Bengkayang – Kopitv.id – Kalbar.” Maraknya barang dari Malaysia yang masuk secara tidak resmi di Kalimantan Barat merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan berbagai pihak. Namun, secara khusus, aparat penegak hukum seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Satgas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) memiliki peran utama dalam mencegah dan menindak penyelundupan. Selain itu, pemerintah Daerah dan instansi terkait juga perlu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya penegakan hukum dengan tidak membeli atau mengonsumsi barang-barang ilegal.-
seperti dgn kerugian negara setiap tahunnya,rusak nya infrastruktur jalan serta ancaman kesehatan dari produk makanan, minuman dan sembako serta penyakit yg timbul dari pakaian bekas,
Barang ilegal tsb mulus tanpa hambatan melewati kantor² instansi….dan menggunakan jalan negara yg mana itu pajak rakyat dan industri yg berdiri di Indonesia.
Dengan memanfaatkan kelemahan oknum Aparat seperti suap,para mafia memuluskan aksi penyelundupan nya. terbukti mafia mafia besar tidak tersentuh hukum dan yg dijadikan tumbal masyarakat kecil yg hanya mengangkut barang ilegal tsb.
“Menurut Dr Herman Hofi Munawar,’ pengamat hukum mengatakan”
Satgas Pangan Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harusnya berperan dalam menangani pelanggaran di sektor perdagangan dan pengawasan produk. Namun, tidak ada instansi yang sepenuhnya kebal dari risiko korupsi,oleh sebab itu rekonstruksi dan revitalisasi kelembagaan menjadi penting. penegakan hukum yang tegas terhadap oknum pelaku, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pelaporan menjadi sangat penting (8/8/2025).
Lebih lanjutnya Dr Herman Hofi Munawar “Dengan kolaborasi antara pemerintah, instansi penegak hukum, dan masyarakat wilayah perbatasan, penyelundupan barang ilegal dapat ditekan, sehingga menciptakan iklim ekonomi yang lebih adil dan mendukung pembangunan nasional.-
Tanpa upaya bersama ini, fenomena penyelundupan akan terus merusak perekonomian dan kepercayaan publik, meninggalkan kesan bahwa integritas “merah putih” hanya menjadi slogan tanpa makna nyata.
Pemerintah Daerah, melalui instansi terkait seperti dinas perdagangan dan perindustrian, perlu melakukan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal di pasar dan toko-toko.-
Begitu Juga pemberantasan penyelundupan barang ilegal merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Dengan adanya upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan maraknya barang ilegal dari Malaysia dapat ditekan dan perbatasan Kalimantan Barat menjadi lebih aman dan terkendali.”Tuturnya. Dr Herman Hofi Munawar.
(Reporter: Jemi I)
Tim/Red
