Pelaihari – Kopitv.id – “Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, khususnya terkait legalitas kapal perikanan, keselamatan pelayaran, akses BBM bersubsidi jenis solar, serta perlindungan sosial ketenagakerjaan nelayan. Komitmen tersebut mendapat perhatian dan dukungan penuh dari Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, yang menempatkan sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurut Bupati, nelayan merupakan garda terdepan dalam mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir sehingga pemerintah harus hadir memberikan solusi atas berbagai kendala yang mereka hadapi.06/06/2026
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meluncurkan inovasi daerah SIAP MELAUT (Selesaikan Izin Administrasi Pelayaran Melaut Legal, Aman untuk Tangkap) yang secara resmi diluncurkan oleh Bupati Tanah Laut pada 1 April 2026 di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Aksi Melaut Bersama Forkopimda, DPRD, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan Kementerian Perhubungan, instansi vertikal, kelompok nelayan, serta berbagai pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.
Program ini lahir dari kondisi nyata di lapangan. Kabupaten Tanah Laut memiliki sekitar 2.786 kapal perikanan, terdiri atas 2.328 kapal kecil dan 458 kapal besar, namun tingkat kepemilikan dokumen legal kapal masih relatif rendah. Pada kapal kecil, sekitar 46 persen telah memiliki Pas Kecil, sedangkan yang telah memiliki Elektronik Buku Kapal Perikanan (EBKP ) baru sekitar 12 persen. Sementara pada kapal besar, sekitar 56 persen telah memiliki Pas Besar atau Surat Ukur, sekitar 9 persen memiliki Gross Akta, dan sekitar 13 persen telah memiliki izin usaha perikanan berupa SIUP dan SIPI/SIKPI 
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar nelayan belum memiliki legalitas usaha yang lengkap sehingga berdampak pada keterbatasan akses terhadap berbagai layanan pemerintah, termasuk BBM bersubsidi, bantuan pemerintah, perlindungan sosial, dan akses pembiayaan usaha. Selain persoalan legalitas, kebutuhan BBM nelayan di Kabupaten Tanah Laut diperkirakan mencapai sekitar 850.650 liter solar per bulan, sementara realisasi penyaluran masih sekitar 462.370 liter per bulan, sehingga terdapat selisih kebutuhan sekitar 388.280 liter per bulan. Salah satu penyebabnya adalah ketentuan penyaluran BBM subsidi yang mensyaratkan legalitas kapal dan dokumen usaha perikanan. Karena itu, penyelesaian dokumen kapal menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan akses nelayan terhadap BBM bersubsidi secara tepat sasaran.
Melalui SIAP MELAUT, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut hadir bukan sekadar memberikan pelayanan administrasi, tetapi melakukan pendekatan jemput bola dengan mendatangi nelayan, memfasilitasi pengurusan dokumen kapal, pendampingan legalitas usaha, peningkatan keselamatan pelayaran, akses informasi cuaca maritim, perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, hingga akses permodalan usaha perikanan. Program ini juga mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini berada pada kewenangan berbeda, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. 
Dalam pelaksanaannya, SIAP MELAUT didukung sinergi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, BMKG, BPH Migas, PT Pertamina (Persero), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, BPJS Ketenagakerjaan, lembaga keuangan, TNI AL, Polairud, Polres, Kodim, DPRD, kelompok nelayan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebagai bentuk keseriusan membangun kolaborasi nasional, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melakukan pemaparan program SIAP MELAUT kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemaparan tersebut dilakukan oleh DKPP Kabupaten Tanah Laut bersama Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut dan didampingi langsung Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut guna memperkuat dukungan kebijakan serta percepatan penyelesaian legalitas kapal nelayan.
Kehadiran perwakilan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada peluncuran SIAP MELAUT menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan nelayan memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak tinggal diam melihat masih banyak nelayan yang menghadapi kendala legalitas kapal dan akses BBM bersubsidi. “Pemerintah harus hadir memberikan solusi. Nelayan tidak boleh berjalan sendiri menghadapi persoalan legalitas, keselamatan pelayaran, maupun akses solar subsidi. Melalui SIAP MELAUT, kami ingin memastikan nelayan Tanah Laut dapat melaut secara legal, aman, produktif, dan semakin sejahtera.” 
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, Muhammad Kusri, S.P., menjelaskan bahwa SIAP MELAUT bukan hanya program legalisasi kapal, tetapi merupakan upaya membangun ekosistem pelayanan nelayan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. “Melalui SIAP MELAUT, kami ingin memastikan nelayan memperoleh kepastian hukum usaha, kemudahan akses BBM bersubsidi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, akses permodalan, informasi cuaca, serta peningkatan keselamatan pelayaran. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak tinggal diam melihat masih banyak kapal yang belum memiliki dokumen lengkap. Justru melalui program ini kami hadir untuk membantu nelayan menyelesaikan seluruh proses perizinan dan legalitas secara bertahap melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan seluruh stakeholder terkait.”
Menurut Muhammad Kusri, keberhasilan SIAP MELAUT tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah kapal yang memiliki dokumen legal, tetapi juga dari meningkatnya keselamatan nelayan, membaiknya akses terhadap BBM subsidi, bertambahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, meningkatnya produktivitas usaha perikanan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui SIAP MELAUT, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap dapat meningkatkan legalitas kapal perikanan, memperluas akses nelayan terhadap BBM bersubsidi, memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi model pelayanan terpadu yang dapat direplikasi oleh daerah pesisir lainnya dalam mendukung tata kelola perikanan tangkap yang tertib, aman, produktif, dan berkelanjutan di Indonesia.
Tim/Redaksi
