Banten – Kopitv.id – ” Kasus penagihan utang yang menyeret nama Rival sebagai mandat kuasa dari Ramanda kian memanas dan memunculkan dugaan kejanggalan serius. Setelah sebelumnya meminta bantuan publikasi kepada tim Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) agar dana milik Ramanda dikembalikan, Rival kini justru berbalik arah dengan menyatakan akan melaporkan wartawan ke aparat penegak hukum.
Perubahan sikap ini menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, pada awalnya Rival secara aktif memberikan keterangan kepada tim GWI bahwa dirinya diminta menagih sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan janji proyek dari seorang oknum pejabat di Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Bahkan, Rival mengakui tidak memegang surat kuasa resmi, namun tetap menjalankan penagihan atas dasar kepercayaan dari Ramanda.
Berbekal keterangan tersebut, tim GWI melakukan langkah jurnalistik dengan mencoba mengonfirmasi kepada pihak yang disebut. Tim mendatangi kantor oknum pejabat dimaksud, namun tidak berhasil menemui yang bersangkutan. Upaya konfirmasi lanjutan juga tidak mendapatkan jawaban yang jelas.
Namun situasi berubah drastis setelah pemberitaan menjadi viral. Rival mendadak mengaku mendapat tekanan dan ancaman dari sejumlah pihak, lalu memilih mundur dari proses penagihan. Saat diminta menjelaskan lebih rinci terkait ancaman tersebut, Rival tidak memberikan keterangan substansial selain mengaku tertekan.
Keanehan semakin mencuat ketika Rival memberikan pernyataan berbeda kepada media lain. Ia menyebut telah terjadi miskomunikasi, mengakui kesalahan, bahkan menuding pemberitaan GWI menyudutkan pihak tertentu dengan istilah “flying victim”. Pernyataan ini dinilai kontradiktif dengan pengakuannya sebelumnya.
Ibnu, jurnalis dari tim GWI, menilai sikap Rival tidak konsisten dan berpotensi merugikan pihak yang telah beritikad membantu.
“Sejak awal kami bekerja berdasarkan keterangan yang diberikan Rival dan Ramanda. Kami tidak serta-merta menekan pihak manapun, melainkan melakukan konfirmasi sesuai kaidah jurnalistik. Namun kini narasinya berubah, seolah-olah kami yang menyudutkan,” tegas Ibnu.
Kasus ini membuka potensi sejumlah konsekuensi hukum dari berbagai pihak: Dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan
Jika benar terdapat janji proyek yang tidak terealisasi namun disertai penyerahan uang, maka hal ini dapat masuk dalam:
– Pasal 378 KUHP tentang Penipuan
– Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan
Unsur pentingnya adalah adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan korban menyerahkan sejumlah uang.
Jika Rival terbukti memberikan keterangan yang berubah-ubah atau tidak sesuai fakta, maka dapat berpotensi masuk ke ranah:
– Pasal 220 KUHP (pengaduan palsu) apabila laporan yang dibuat tidak benar
– Atau aspek perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH) jika merugikan pihak lain.
Langkah tim GWI dalam mempublikasikan informasi berdasarkan keterangan narasumber dan upaya konfirmasi dilindungi oleh:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya:
– Pasal 4 ayat (3): Pers memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi
– Pasal 18 ayat (1): Menghambat kerja pers dapat dipidana
Dalam konteks ini, jika wartawan bekerja sesuai kode etik dan prinsip cover both sides, maka pelaporan terhadap wartawan dapat dinilai sebagai bentuk kriminalisasi pers.
Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, mekanisme yang diatur adalah:
– Hak Jawab dan Hak Koreksi (UU Pers), bukan langsung pelaporan pidana.
Fakta bahwa Rival sebelumnya meminta bantuan publikasi, kemudian mundur dengan alasan tekanan, dan kini menyatakan miskomunikasi, menimbulkan dugaan adanya intervensi atau tekanan dari pihak tertentu.
Apalagi, hingga saat ini Rival tidak memberikan penjelasan terbuka terkait siapa pihak yang mengancam dirinya. Sikap bungkam ini justru memperkuat spekulasi adanya upaya mengaburkan fakta awal yang telah disampaikan ke publik.
Kasus ini tidak hanya menyangkut sengketa utang atau dugaan proyek fiktif, tetapi juga menyentuh integritas keterangan narasumber dan independensi kerja jurnalistik. Perubahan narasi secara tiba-tiba dari seorang narasumber utama berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baru, baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain yang terlibat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan resmi yang terkonfirmasi masuk ke aparat penegak hukum terkait ancaman pelaporan terhadap wartawan. Sementara itu, publik menanti kejelasan: apakah ini murni miskomunikasi, atau ada fakta yang sedang disembunyikan.(Ibnu)
Tim/Red :
![]()





