PESAWARAN – Kopitv.id – Dugaan ketidaksesuaian identitas dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Dusun Sinar Jaya, Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, patut mendapat perhatian serius. Persoalan ini menyangkut kejelasan identitas pejabat serta legalitas administrasi pemerintahan desa.
Apabila benar SK mencantumkan nama seseorang, sementara pihak yang sebenarnya menjalankan jabatan atau menerima hak atas jabatan tersebut merupakan orang lain, maka kondisi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh. Sebab, setiap pengangkatan perangkat desa harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi biasa. Lebih jauh, hal tersebut menyangkut kepastian hukum, transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kesesuaian antara identitas dalam keputusan resmi dengan pihak yang menjalankan tugas dan menerima hak sebagai perangkat desa.
Pernyataan Kepala Desa Paya, Zainulloh, menjadi perhatian setelah terekam dalam sebuah video berdurasi 11 detik yang diunggah oleh warga Dusun Sinar Jaya. Video tersebut direkam saat berlangsungnya pertemuan yang membahas surat berita acara kesepakatan warga sekaligus polemik jabatan Kepala Dusun Sinar Jaya, pada Senin malam (9 November 2026).
Pertemuan tersebut digelar oleh Kepala Desa Paya bersama Kepala Dusun Nurkolis dan warga Dusun Sinar Jaya, bertempat di rumah kediaman Suharno. Dalam forum tersebut, Zainulloh turut memberikan penjelasan mengenai keterlibatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait persetujuan SK pengangkatan Kepala Dusun.
Pak BPD ya, karena apa pun juga SK dia orang ini kan ACC Ketua BPD. Jadi itu yang terakhir,” ujar Zainulloh sebagaimana terdengar dalam rekaman video tersebut.
Pernyataan itu menjadi bagian penting yang perlu dicermati dan diklarifikasi lebih lanjut, terutama mengenai sejauh mana persetujuan Ketua BPD menjadi pertimbangan dalam penerbitan SK. Sebab, persetujuan tersebut perlu ditempatkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Kepala Dusun merupakan bagian dari perangkat desa yang menjalankan fungsi kewilayahan. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemberhentiannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, dengan memperhatikan ketentuan peraturan terbaru.
KETENTUAN PENTING DALAM PP NOMOR 16 TAHUN 2026
Pasal 65 dan Pasal 67: Mengatur kedudukan perangkat desa dan pelaksana kewilayahan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Pasal 69: Mengatur persyaratan calon perangkat desa, antara lain pendidikan paling rendah SMA atau sederajat dan usia 20 sampai dengan 42 tahun, serta persyaratan lain sesuai ketentuan.
Pasal 70: Mengatur mekanisme pengangkatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan atau seleksi oleh Kepala Desa, konsultasi dengan Camat, pengusulan kepada Bupati/Wali Kota, persetujuan tertulis Bupati/Wali Kota, kemudian penerbitan SK oleh Kepala Desa.
Pasal 70 ayat (2): Mengatur konsekuensi apabila pengangkatan tidak dilaksanakan sesuai tata cara yang ditentukan, termasuk pencabutan keputusan pengangkatan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 72: Mengatur alasan perangkat desa berhenti, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan berdasarkan alasan yang ditentukan peraturan.
Pasal 73: Mengatur mekanisme pemberhentian melalui tahapan konsultasi dengan Camat, rekomendasi tertulis, persetujuan tertulis Bupati/Wali Kota, dan penerbitan Keputusan Kepala Desa.
Dengan demikian, persetujuan atau istilah acc Ketua BPD tidak dapat menggantikan prosedur pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Persetujuan internal tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban memenuhi tahapan administrasi dan persetujuan pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk memastikan kebenaran persoalan di Dusun Sinar Jaya, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap SK asli, dokumen penjaringan dan seleksi, identitas pihak yang tercantum dalam keputusan, dokumen konsultasi Camat, persetujuan tertulis Bupati/Wali Kota, serta administrasi pembayaran penghasilan atau honorarium.
Masyarakat juga berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan menurut undang-undang. Transparansi administrasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Oleh karena itu, Pemerintah Desa Paya, Camat Padang Cermin, serta Pemerintah Kabupaten Pesawaran diharapkan memberikan klarifikasi dan melakukan penelusuran secara objektif. Pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak diperlukan agar persoalan ini memperoleh kepastian administrasi dan hukum.
Pada prinsipnya, persetujuan bukanlah pengganti legalitas. Jabatan dalam pemerintahan desa harus berdiri di atas aturan, identitas yang benar, prosedur yang sah, serta pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai persoalan administrasi yang belum terang justru berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen asli dan klarifikasi pihak-pihak terkait. Pernyataan Kepala Desa dikutip berdasarkan rekaman video yang diunggah warga. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum sebelum proses pemeriksaan dilakukan.
Pewarta : NSB
Tim/Red :
