PESAWARAN – Kopitv.id – ” Babak baru dugaan persoalan tata kelola pemerintahan Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, mencuat setelah Kepala Desa Zainulloh menyampaikan pengakuan terkait dokumen pengangkatan Kepala Dusun Sinar Jaya kepada awak media.
Dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026), Zainulloh mengakui berkas pengajuan pengangkatan Nurkolis sebagai Kepala Dusun Sinar Jaya menggunakan dokumen milik anak kandung Nurkolis. Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai proses administrasi pengangkatan perangkat desa setempat.
Zainulloh menjelaskan, Nurkolis memiliki ijazah pendidikan kesetaraan atau sekolah paket. Namun, saat pembaruan berkas pada 2024 dikonsultasikan kepada Camat Padang Cermin kala itu, Asnawi Mahadaka, usia Nurkolis disebut telah melewati batas persyaratan yang berlaku.
Menurut penjelasan Zainulloh, kendala usia tersebut kemudian disiasati dengan menyertakan dokumen milik anak Nurkolis. Langkah itu, menurut pengakuannya, dilakukan agar Nurkolis tetap dapat menjalankan tugas operasional pemerintahan desa di tingkat dusun hingga saat ini.
PENGAKUAN YANG MEMERLUKAN PEMERIKSAAN
Pengakuan kepala desa tersebut membuka persoalan mendasar mengenai keabsahan dokumen dan proses pengangkatan perangkat desa. Penggunaan berkas milik orang lain untuk memenuhi persyaratan jabatan publik perlu ditelusuri melalui pemeriksaan administratif dan hukum secara menyeluruh.
Sejumlah warga dan pemerhati tata kelola pemerintahan menilai persoalan ini tidak patut dianggap sebagai kekeliruan administrasi biasa. Mereka meminta Inspektorat serta aparat penegak hukum memeriksa dokumen, prosedur, dan pihak-pihak terkait secara objektif serta transparan.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pemalsuan, penggunaan dokumen yang tidak sah, atau dugaan penyalahgunaan kewenangan. Penentuan unsur pelanggaran pidana maupun administratif harus diserahkan kepada lembaga berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
DESAKAN KLARIFIKASI KECAMATAN DAN TINDAKAN TEGAS
Pengakuan Zainulloh turut menyebut konsultasi dengan mantan Camat Padang Cermin, Asnawi Mahadaka, dalam pembaruan berkas pada 2024. Karena itu, masyarakat meminta Asnawi memberikan penjelasan mengenai konsultasi dan proses administrasi tersebut secara terbuka kepada publik.
Klarifikasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pihak kecamatan memahami persoalan persyaratan usia dan dokumen yang diajukan. Namun, keterlibatan atau tanggung jawab pihak tertentu tidak dapat disimpulkan sebelum pemeriksaan serta verifikasi bukti dilakukan oleh instansi berwenang.
Warga Dusun Sinar Jaya bersama pemerhati transparansi publik mendesak Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum Kabupaten Pesawaran menindaklanjuti persoalan ini secara terbuka, profesional, dan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, masyarakat meminta pemerintah daerah menjatuhkan sanksi sesuai aturan, termasuk evaluasi jabatan. Proses hukum juga perlu ditempuh apabila ditemukan unsur pidana, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam setiap prosesnya.
Tim Investigasi : NSB
(RED)
