Sumsel – Kopitv.id – ” Polemik dugaan perselisihan antara Kepala Dinas Sosial dan seorang oknum wartawan yang sempat viral di media sosial mulai menemukan titik terang. Seorang saksi berinisial TIS yang berada langsung di lokasi kejadian membantah keras tudingan yang beredar.
TIS menegaskan, tidak pernah ada pernyataan bernada tantangan berkelahi maupun tindakan mengunci pintu ruangan seperti yang ramai diperbincangkan.
“Pada saat itu saya berada di dalam ruangan bersama Kepala Dinas Sosial. Tidak ada ucapan menantang berkelahi, tidak ada bisik-bisik, apalagi mengunci pintu seperti yang beredar,” ujar TIS saat dikonfirmasi awak media, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, situasi di dalam ruangan berlangsung normal dan kondusif. Ia menilai, informasi yang berkembang di media sosial kemungkinan besar dipicu oleh kesalahpahaman yang kemudian meluas tanpa klarifikasi yang utuh.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial turut memberikan penjelasan terkait kronologi kejadian. Ia menyebut kedatangan oknum wartawan tersebut pada awalnya disambut baik untuk keperluan konfirmasi pemberitaan terkait kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sempat viral.
“Saya menyambut baik kedatangannya. Namun, yang bersangkutan masuk ke ruangan tanpa permisi dan langsung duduk sambil mengangkat kedua tangan ke atas kursi,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan bernada provokatif ataupun melakukan tindakan seperti yang dituduhkan dalam isu yang beredar di publik.
Peristiwa ini diduga kuat dipicu oleh miskomunikasi antara kedua belah pihak. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci dari pihak oknum wartawan terkait versi kejadian tersebut.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh awak media Kopi TV, oknum wartawan berinisial S Y memberikan tanggapan singkat.
Iya, jangan izin konfirmasi sama saya. Konfirmasi lah dengan pemberitaan P w i Sumsel,” ujarnya.
Pernyataan tersebut belum menjelaskan secara detail duduk perkara yang sebenarnya.
Menyikapi hal ini, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Publik diharapkan menunggu klarifikasi resmi dari seluruh pihak terkait agar tidak memperkeruh suasana serta menghindari kesalahpahaman yang lebih luas.
(Awaludin)
Red :
