Lombok-Kopitv.id,” Dalam suasana santai namun penuh keprihatinan, sejumlah aktivis, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat dari berbagai daerah di Pulau Lombok berkumpul di Lesehan Pringgabaya, Senin sore (19/5). Pertemuan ini digagas oleh Aliansi Aktivis Lombok Bersatu sebagai respons terhadap rencana aksi blokade Pelabuhan Poto Tano oleh sekelompok massa dari Aliansi Masyarakat KSB Bersatu yang menuntut pencabutan moratorium pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Meski mengaku memahami semangat perjuangan masyarakat Sumbawa, para aktivis Lombok menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap metode aksi yang ditempuh, yang dinilai berisiko mengganggu hajat hidup masyarakat luas.
“Kami tidak anti aspirasi. Kami justru menghormati semangat saudara-saudara di Sumbawa. Tapi ekspresi perjuangan harus tetap dalam koridor hukum dan moralitas bersama,”
Aliansi ini menyampaikan enam poin sikap yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum, mencegah provokasi SARA, dan menghindari langkah-langkah sepihak yang berpotensi memecah belah masyarakat NTB.
Mereka meminta Gubernur NTB, Kapolda NTB, dan Danrem untuk memfasilitasi dialog lintas pulau sebagai solusi yang lebih dewasa dan bermartabat. Dalam pandangan mereka, perbedaan aspirasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan akses logistik, ekonomi rakyat kecil, atau menciptakan ketegangan antarwilayah.
“Kalau satu pihak melakukan tekanan dengan menutup pelabuhan, dan pihak lain merespons dengan tindakan serupa, yang rugi adalah rakyat kita sendiri. Mari kita jaga NTB sebagai satu rumah besar bersama,” ungkap Koordinator Lapangan, M. Syahrul.
Mereka juga menilai bahwa narasi yang mulai mengarah ke isu identitas dan kebencian antar-etnis harus segera dihentikan. Sebab, jika dibiarkan, konflik ini bisa menjadi bom waktu yang merusak persatuan yang selama ini terjalin baik di NTB.
Pernyataan ini ditutup dengan seruan damai: menolak premanisme berkedok perjuangan, dan mendorong penyampaian aspirasi melalui jalur hukum dan konstitusional. Mereka menegaskan bahwa blokade ekonomi bukan cara bermartabat untuk memperjuangkan pemekaran daerah.
“Kita semua ingin maju, tapi jangan saling menjatuhkan. Jangan mengorbankan hak masyarakat banyak demi satu kepentingan politik jangka pendek,” pungkas mereka.
Tim :Doni
Red :
