SUM-SEL- kopitv.id,”Dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum kepala desa ini ter endus pasalnya ada beberapa masyarakat yang melapor ke LSM KGSAI
Masyarakat itu menceritakan bahwa mereka tidak pernah merasakan manfaat dari ketahanan pangan yang harusnya diserahkan ke masyarakat untuk dikelola
Selanjutnya LSM(KGSAI) dan Tim mendatangi mantan Ketua BPD yang menjabat semenjak 2022 hingga November 2024
Ironisnya Ketua BPD mengaku tidak pernah tau terkait alokasi dana desa selama beliau menjabat, tim melanjutkan pertanyaan terkait siapa ketua karang taruna, pak BPD juga tidak tau siapa ketua karang Taruna, bahkan beliau mengatakan tidak ada Karang Taruna di desanya, tim juga menanyakan terkait penyaluran dana desa untuk Bidang kesehatan desa, apakah sudah disalurkan ke bidan desa, beliau juga mengaku tidak tau, sepulangnya dari rumah ketua BPD Tim LSM menelpon Bidan Desa BUNUT
Bidan Desa menerangkan bahwa beliau juga tidak pernah merasa menerima Dana dari oknum kades untuk disalurkan ke bidang kesehatan, bahkan ibu bidan juga pernah diminta uang jasa oleh kadernya, pada saat itu ibu bidan desa tidak punya uang, lalu ibu bidan memintakan uang jasa kader yang sudah membantunya ke bapak kades, bpk kades memberikan uang Seribu rupiah sambil memarahi ibu bidan ungkap dari ibu bidan
Setelah dari dimarahi pak kades jadi saya diam aja kak, gak berani bertanya apa-apa lagi ke bapak kades saya takut bapak kades marah lagi
Lanjut Ketua Tim Saber Pungli LSM KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA DPP Perwakilan SUMATERA SELATAN besama Tim melaporkan dugaan Tindak pidana korupsi yang diperkirakan Miliaran Rupiah
pasalnya dana yg digelontorkan dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat itu diduga tidak direalisasikan oleh oknum kepala desa tersebut, pasalnya beberapa dana diduga dimaling oleh oknum kepala desa mulai dari ketahanan Pangan yang dianggarkan ratusan juta rupiah selama 3 tahun mulai 2022 2023 2024 masyarakat merasa tidak pernah menikmati, bahkan ironisnya masyarakat tidak tau kalo ada dana desa untuk ketahanan pangan pertanyaannya kemana larinya dana ketahanan pangan tersebut
Bpk Indra Wahyudi saja tidak tau padahal beliau adalah Selaku ketua Badan Pemasyarakatan Desa ( mitra kades ) terkait realisasi yang bersumber dari dana desa tersebut,
Dana untuk Sub bidang kesehatan juga tidak jelas, masyarakat tidak pernah menikmati, Bidan Desa yang seharusnya menerima dana yang dianggarkan untuk direalisasikan ke masyarakat, ibu Bidan pun tidak tau, kalo dari tahun 2022 hingga sekarang saya tidak pernah menerima dana bidang kesehatan pak, ungkap ibu bidan
Belum lagi tercium aroma korupsi mark up Realisasi Mck/Wc 2023 sebanyak 5 unit yang bersumber dari dana desa senilai Rp. 104.000.000 apakah benar pembuatan MCK/WC menelan dana sebanyak itu, dan masih banyak lagi yang belum tercium, Tim KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA masih mencari bukti-bukti tambahan dilapangan, hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 tim kembali turun kelapangan, dan kembali mendapatkan dugaan adanya penyimpangan dana desa terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), BLT dana desa yang seharusnya disalurkan ke masyarakat, malah ditelan oleh oknum kades tersebut, pasalnya BLT dana desa yang seharusnya diserahkan sebanyak 4 kali senilai Rp. 3.600.000 per tahun sedangkan yang diserahkan hanya sebanyak 2 kali senilai Rp. 1.800.000 yaitu di bulan Maret tahun 2023 dan dibulan Juni 2023,
Disamping itu tim juga mendatangi rumah bapak Sekertaris Desa Bunut,namun bapak sekdes sedang tidak berada ditempat, disitu hanya ada anak dari bapak sekdes bersama dua temannya, lalu tim menanyakan apakah pernah menerima manfaat dari ketahanan pangan dari dana desa mereka menjawab tidak tau kalo ketahanan pangan pak, ungkapnya
mereka hanya merasa menerima pemberian ikan sebanyak satu ekor ikan yang diberikan oleh Kadus beserta beberapa perangkat yang lain, saya cuma diberi ikan satu ekor, ya saya ambil aja, terus saya difoto, pungkasnya
Tim melanjutkan perjalanan menemui Ketua Badan Pemasyarakatan Desa (BPD) inisial Rmdt.
(Tim:Awd)
