BANGKA BELITUNG – Kopitv.id – Dunia politik Bangka Belitung kembali diguncang isu tak lazim. Bukan soal koalisi atau kebijakan publik, melainkan masuknya unsur supranatural ke dalam ranah pemerintahan. Fenomena ini mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Babel, Mohtar Mutong ,yang secara tegas menyayangkan campur tangan dukun dalam konflik internal pemerintahan provinsi. Senin (28/7/2025).
Menurut Mohtar, kehadiran unsur spiritual seperti dukun dalam politik bukan hanya melenceng dari etika pemerintahan, tapi juga menunjukkan adanya kegelisahan mendalam dalam struktur kekuasaan yang sedang berjalan.
“Urusan dukun itu kan seharusnya soal doa, keselamatan, minta ridho Allah. Tapi kalau sudah masuk ke politik dan pemerintahan, ini sudah aneh, sudah serius,” tegasnya, Senin (28/7) di Gedung DPRD Babel.
Lebih lanjut, Mohtar mempertanyakan motif konflik antara dua tokoh penting di Bangka Belitung yang diduga memicu masuknya elemen supranatural ini.
“Sebenarnya apa sih masalah ego mereka berdua itu sampai seperti ini? Kita nggak tahu itu,” ujarnya tanpa menyebutkan nama, namun mengarah pada konflik antara Gubernur dan Wakil Gubernur.
Ia juga mengungkap bahwa sejumlah surat aduan dari berbagai pihak—termasuk dari perhimpunan dukun dan tokoh masyarakat bernama Heliana telah masuk ke meja DPRD sejak tiga minggu lalu. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut konkret dari pimpinan dewan.
“Makanya lebih tepat tanyakan di pimpinan saja. Katanya lewat TikTok, pimpinan akan panggil Liana dan Dayat Arsani, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” sindir Mohtar, menyoroti pernyataan publik yang tidak dibarengi tindakan nyata.
Senada dengan Mohtar, Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar, juga menilai bahwa keterlibatan para dukun dalam politik dan pemerintahan merupakan langkah yang tidak tepat.
Ia memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal dan tidak ada alasan yang membenarkan intervensi spiritual dalam proses administratif negara.
“Ini bukan ranah para dukun. Pemerintahan kita masih berjalan baik, tidak ada kegentingan yang memerlukan campur tangan di luar hukum,” kata Edy.
Kontroversi ini memunculkan pertanyaan mendasar: di mana batas antara spiritualitas personal dan urusan kenegaraan? Apakah keresahan publik telah sampai pada titik di mana supranatural dianggap solusi?
Publik pun kini menanti langkah tegas DPRD Babel dalam menanggapi surat-surat tersebut. Jangan sampai politik menjadi panggung yang kabur antara realita dan mistik, antara akal sehat dan ilusi.
Sumber : (Ari Wibowo/KBO Babel)
