SUKOHARJO-kopitv.id,” Eks Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Percada Sukoharjo, Maryono (M), akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo. M diduga menyebabkan kerugian negara sebesar lebih dari Rp 10,6 miliar.Penetapan status tersangka tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Aji Ramhadi.”Betul, penyidik Kejari Sukoharjo sudah menetapkan status tersangka pada eks Dirut Percada, saudara M,” kata Aji dalam pesan singkat pada Rabu (5/3/2025).
Aji menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan sejak tahun 2024, dengan fokus pemeriksaan selama enam bulan terakhir. Proses ini melibatkan lima ahli yang menemukan besaran kerugian negara. Hingga saat ini, Kejari Sukoharjo belum menahan M karena yang bersangkutan mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit.”Nanti kami akan melakukan pemeriksaan mengenai kondisi kesehatan tersangka. Tentunya dengan melibatkan tim dokter,” imbuhnya.
LAPAAN RI Desak Kejari Sukoharjo Tindaklanjuti Kasus
LAPAAN RI, lembaga yang melaporkan kasus ini, melalui ketuanya Dr. BRM. Kusumo Putro SH., MH, menegaskan bahwa Kejari Sukoharjo harus mendalami kasus ini lebih jauh dan tidak berhenti pada satu tersangka saja.
“Kami yakin bahwa setiap tindak pidana korupsi jarang dilakukan oleh satu orang pelaku. Perkiraan kami dalam kasus ini tersangkanya lebih dari dua orang,” ujar Kusumo.Untuk itu, Kusumo mendesak agar penyidik menelusuri aliran dana hasil dari temuan kerugian negara sebesar Rp 10,6 miliar.
“Kami menduga, uang sebesar itu tidak mungkin hanya dinikmati oleh Dirut Percada saja. Pasti ada pihak-pihak lain yang ikut menerima aliran dana selama lima tahun saudara M menjabat Dirut,” katanya.
Kusumo juga mendesak agar penyidik menerapkan pasal-pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal. Ia berharap hal ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus peringatan bagi pejabat lain di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
“Dalam kasus ini, kami juga menyayangkan lemahnya kinerja Dewas (Dewan Pengawas) dalam melakukan pengawasan selama saudara M menjabat Dirut. Ini kan BUMD, mestinya sejak awal Dewas sudah bisa mengantisipasi. Lalu selama lima tahun itu ke mana saja mereka?” tandasnya
Proses Hukum Berlanjut” Kejari Sukoharjo menetapkan Maryono alias MYL sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan perniagaan PD Percada yang menyebabkan kerugian negara Rp 10,6 miliar lebih. Meski sudah berstatus tersangka, MYL belum ditahan karena saat panggilan pertama, ia beralasan sedang sakit.
Sebelumnya, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Sukoharjo pada Rabu (12/2/2025), Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sukoharjo, Bekti Wicaksono, mengungkapkan bahwa penyidikan kasus ini membutuhkan waktu lama. Proses penghitungan nilai kerugian negara saja memakan waktu sekitar enam bulan dengan melibatkan lima ahli, termasuk auditor.
Bekti menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan LAPAAN RI pada Agustus 2023 terkait dugaan korupsi dalam penjualan kalender ke siswa sekolah. Dari laporan itu, penyidik kemudian mengembangkan penyelidikan ke aspek perniagaan PD Percada selama periode 2018-2023.
“Sebenarnya kalau untuk (kasus) kalender nilainya terlalu kecil. Tapi itu termasuk dalam penyalahgunaan wewenang, kemudian kami kembangkan ke perniagaannya selama kurun waktu 2018-2023,” ujar Bekti.
Maryono dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.
LAPAAN RI dikenal sebagai lembaga yang tegas dalam pemberantasan korupsi dan sangat disegani di Jawa Tengah. Lembaga ini sering membuat gebrakan tanpa kompromi dalam menegakkan keadilan, bahkan banyak pejabat dan pengusaha nakal yang akhirnya dijebloskan ke penjara berkat laporan dan advokasi mereka.
Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Aji Rahmadi, menambahkan bahwa Maryono akan segera diperiksa kembali dengan statusnya sebagai tersangka.
“Untuk pemeriksaan tersangka masih menunggu hasil koordinasi dengan tim medis. Jika tim medis memberi sinyal hijau, tersangka segera ditahan,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sukoharjo, Bekti Wicaksono, menegaskan bahwa besarnya kerugian negara dalam kasus ini harus dibuktikan dalam persidangan.
“Ditemukan kerugian negara selama periode 2018-2023 senilai kurang lebih Rp 10,6 miliar. Kasus dugaan korupsi di PD Percada melibatkan banyak pihak, sehingga penyidik harus hati-hati dalam melangkah,” katanya
Kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah Kejari Sukoharjo menerima aduan dari LAPAAN RI pada Agustus 2023. PD Percada Sukoharjo diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk pelanggaran terhadap Permendiknas No. 75/2016 tentang Komite Sekolah dalam jual beli kalender ke sekolah. Dugaan ini diperkuat dengan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pencetakan kalender yang dilakukan selama bertahun-tahun.
Kini, Kejari Sukoharjo berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya demi menegakkan hukum dan memastikan pengusaha nakal tidak mendapatkan perlindungan hukum.
Red :
