JAKARTA – Kopitv.id – ” Peristiwa tragis tujuh penambang emas tanpa izin (PETI) yang tewas tertimbun tanah runtuh di Desa Bugang, Kecamatan Tepuai, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pada Minggu (8/3) menjadi sorotan tajam dari Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG). Ketua Umum DPP MAUNG, Hadysa Prana, mengambil peran sentral dalam menyuarakan keprihatinan organisasi serta menuntut tindakan nyata dari pihak berwenang terkait insiden yang merenggut nyawa empat perempuan dan tiga laki-laki tersebut.,09 Maret 2026
Dalam konferensi pers yang diadakan secara daring pada Senin (9/3/26), Hadysa Prana membuka pernyataannya dengan rasa duka yang mendalam. “Kami dari MAUNG turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga korban tragedi di Kapuas Hulu. Nyawa tujuh orang yang hilang ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata dari kegagalan sistem dalam mengawasi dan menanggulangi masalah penambangan ilegal yang sudah berlangsung lama,” ujar Hady dengan tegas. Senin (09/03/26).
A@ Hady sapaan akrabnya, menekankan bahwa insiden ini tidak bisa dilihat sebagai kejadian terisolasi. Menurutnya, hal ini merupakan akumulasi dari kurangnya penegakan hukum yang konsisten serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terjebak dalam lingkaran PETI. “Banyak warga yang terlibat dalam penambangan ilegal karena tidak memiliki pilihan lain. Keterbatasan lapangan kerja dan penghidupan yang layak membuat mereka mengambil risiko besar, bahkan mempertaruhkan nyawa. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk melalaikan hukum dan keselamatan,” tambahnya.
Sebagai respons terhadap tragedi ini, MAUNG melalui orang nomor satu di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengajukan beberapa tuntutan konkret kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Pertama, meminta kepolisian dan kejaksaan segera melakukan penyelidikan menyeluruh untuk menemukan penyebab pasti insiden serta menindak tegas semua pihak yang bertanggung jawab, termasuk oknum yang mungkin terlibat dalam membiarkan atau mendukung aktivitas PETI di kawasan tersebut. “Kami ingin melihat ada akuntabilitas. Tidak boleh ada pihak yang lepas dari tanggung jawab, baik yang terlibat langsung dalam penambangan maupun yang seharusnya melakukan pengawasan,” kata Ketum
Kedua, MAUNG mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera merumuskan dan melaksanakan program-program yang memberikan alternatif penghidupan yang layak bagi masyarakat yang bergantung pada penambangan ilegal. “Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata. Bukan hanya dengan menindak tegas penambangan ilegal, tetapi juga dengan memberikan pelatihan keterampilan, membuka lapangan kerja baru, dan mengembangkan sektor ekonomi lain yang berkelanjutan di daerah-daerah yang rawan PETI,” ujarnya.
Selain itu, Hady menyoroti aspek lingkungan yang rusak akibat aktivitas penambangan ilegal. “Penambangan ilegal tidak hanya membahayakan nyawa manusia, tetapi juga merusak lingkungan secara parah. Pencemaran air, tanah, dan kerusakan ekosistem akan berdampak jangka panjang bagi masyarakat setempat. MAUNG akan terus memantau upaya pemulihan lingkungan di lokasi kejadian dan kawasan sekitarnya,” tambahnya.
Ketum MAUNG juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal dan selalu mematuhi hukum yang berlaku. “Kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan. Jangan biarkan nyawa manusia menjadi korban dari kejahatan dan kelalaian. MAUNG akan terus berperan aktif dalam mengawasi dan mendorong pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang tepat dan adil demi mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan,” tutup Hady
Hingga saat ini, MAUNG telah membentuk tim khusus untuk memantau perkembangan penyelidikan kasus ini dan akan terus memberikan laporan terkait langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang. Organisasi ini juga berkomitmen untuk terus berjuang demi kepentingan masyarakat dan negara, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.
Penulis : TIM MAUNG
Red :
