Cilegon, Banten — Banjir yang kembali melanda Kawasan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon, khususnya di Kecamatan Ciwandan, menuai kemarahan mahasiswa dan masyarakat. Mereka menilai pemerintah tidak bisa lagi menyederhanakan bencana ini hanya sebagai faktor cuaca, tanpa melihat kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir dan batu yang masif dan diduga banyak tidak mengantongi izin resmi.
Idan Wildan Mahasiswa asal Ciwandan menegaskan bahwa sepanjang jalur PCI–Anyer, kondisi kiri dan kanan jalan didominasi oleh bekas galian tambang pasir dan batu, bahkan sebagian masih aktif beroperasi hingga saat ini. Perbukitan dan gunung yang terus dikeruk dinilai menjadi penyebab utama hilangnya daerah resapan air, sehingga banjir menjadi ancaman yang terus berulang.
“Jangan hanya beropini bahwa banjir ini murni akibat cuaca. Publik hari ini bisa melihat dengan jelas bagaimana alam menjadi ganas karena gunung dan bukit terus dikeruk tanpa kendali,” tegas Wildan mahasiswa Ciwandan.
Banjir yang terjadi di Kecamatan Ciwandan bahkan sempat viral di media sosial, memperlihatkan dampak nyata dari rusaknya lingkungan sekitar wilayah pertambangan pasir dan batu, baik yang telah tutup maupun yang masih aktif beroperasi.
Mahasiswa mendesak:
Gubernur Banten dan Wali Kota Cilegon untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Cilegon dan sekitarnya.
1. Penutupan permanen tambang pasir dan batu yang merusak lingkungan dan diduga tidak memiliki izin resmi.
2. Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa dan menindak tegas pengusaha tambang yang melanggar aturan hukum dan lingkungan.
3. Transparansi kepada publik terkait perizinan, AMDAL, dan pengawasan pertambangan.
“Sudah cukup gunung dirusak oleh pengusaha tambang. Sudah cukup laut kita diurug demi kepentingan industri dan pabrik. Mau sampai kapan semua ini terus dibiarkan?” lanjut Wildan
Mahasiswa berharap kejadian banjir ini menjadi momentum introspeksi serius bagi pemerintah daerah, agar pembangunan tidak terus mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Banjir bukan sekadar bencana alam, tetapi juga akibat dari kebijakan dan pembiaran. (HERIADI/Tim GWI)
