Pesawaran, Lampung — Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya kembali menegaskan pentingnya penertiban tambang-tambang liar di seluruh Indonesia. Ia memerintahkan Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, dan aparat penegak hukum untuk membersihkan praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem.
Presiden juga mengingatkan jajaran TNI-Polri agar tidak menjadi beking para pemilik tambang ilegal. Namun ia menegaskan, apabila rakyat kecil yang menambang, maka harus difasilitasi melalui legalisasi dan pembentukan koperasi. “Kalau rakyat nambang legalkan. Tapi jangan atas nama rakyat untuk menyelundup, tidak ada toleransi,” tegas Presiden Prabowo.
Darul Qudni Akan Audiensi dengan DPRD, DLH, Dinas Pertambangan, dan APH
Menanggapi maraknya pemberitaan soal aktivitas tambang liar di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Darul Qudni, Ketua Bapilu Partai Gerindra Pesawaran, menyatakan akan segera melakukan audiensi dengan Komisi I dan IV DPRD Provinsi Lampung, aparat penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Pertambangan, serta meminta Gubernur Lampung Rahmad Mirzani Djausal untuk menurunkan tim sidak.
“Kami meminta Pemprov Lampung membentuk tim sidak untuk memeriksa tambang-tambang liar di Pesawaran, terutama yang berada di Babakan Loa,” tegas Darul.
Dampak Lingkungan: Pencemaran dari Hulu ke Hilir
Darul menegaskan bahwa pertambangan ilegal tanpa pembinaan dapat merusak lingkungan, terutama mencemari aliran sungai dari hulu ke hilir. Hal ini berdampak serius bagi kesehatan warga, termasuk masyarakat yang menggunakan air sungai di Desa Harapan Jaya Dusun Cikantor hingga Desa Kubu Batu.
“Dengan koordinasi bersama dinas terkait, penambang bisa dibina dan diarahkan ke tempat pengolahan emas yang aman, tanpa mencemari lingkungan. Selain itu, daerah juga bisa memperoleh PAD,” ungkapnya.
Perlu Penertiban dan Perlindungan Pekerja Tambang
Darul berharap Komisi I dan IV DPRD Provinsi Lampung turun langsung ke lokasi untuk memastikan adanya langkah penertiban. Ia menilai tanpa pengawasan, masyarakat sekitar akan dirugikan, dan para pekerja tambang juga tidak mendapat jaminan keselamatan maupun pembinaan.
“Jangan Tunggu Ada Kejadian Baru Saling Menyalahkan”
Darul Qudni mengingatkan agar pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait tidak hanya bergerak setelah muncul dampak negatif.
“Jangan sampai setelah terjadi sesuatu baru sibuk saling menyalahkan,” tegas pendiri Partai Gerindra Pesawaran tersebut saat ditemui di kediamannya di Desa Kubu Batu.
( Tim/Nsb/Red)
