PONTIANAK-kopitv.id,” Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG) Andri Mayudi , mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Peristiwa ini tentu menjadi tamparan keras bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang membidangi penanganan Tindak Pidana Khusus (Tipikor) yang ada di wilayah hukum mempawah khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Minggu (27/04/25).
“Pasalnya, di Kalbar ini APH yang menangani kasus Tindak Pidana Khusus atau tipikor dari tingkat Provinsi,Kota dan Kabupaten ada yang bertugas. Lantas apa saja kerja mereka sampai KPK dari pusat turun ke Kalbar?” Ungkap Andri penuh tanya
Tiindakan KPK tersebut harus menjadi contoh dan awal dari tindak lanjut serius bagi APH di Kalbar terhadap berbagai laporan masyarakat, khususnya kasus-kasus dugaan rasuah yang selama ini sudah masuk .
“Langkah penggeledahan ini harus menjadi pintu masuk untuk menindaklanjuti laporan publik yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal. Untuk itu kami mendesak APH yang ada dikalbar lebih getol dan bercermin kepada KPK yang menuntaskan kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat daerah,” Lanjutnya
informasi terupdate yang beredar di masyarakat, penggeledahan KPK di PUPR Mempawah seorang pihak terkait kasus dugaan korupsi proyek di Kabupaten Mempawah telah tiga kali diperiksa oleh penyidik KPK.
“Kasus ini diduga menyeret nama mantan Bupati Mempawah, yang juga dikabarkan sudah menjalani pemeriksaan oleh KPK di Jakarta” Bongkar Andri
Tidak hanya itu, Kepala Dinas PUPR Mempawah, Hamdani, serta seorang kontraktor juga turut diperiksa dalam kasus tersebut. Sumber media menyebut, penggeledahan yang dilakukan pada Kamis (18/01/2024) di Kantor Dinas PUPR Mempawah bertujuan untuk melengkapi bukti tambahan, khususnya terkait proyek pembangunan di Ruas Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Ruas Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam .
LSM MAUNG sebagai bagian dari unsur lembaga yang Concern terhadap akselerasi terwujudnya Good Governance di Indonesia include pada sisi Law Enforcement,terus berupaya secara maksimal guna memberikan kontribusi nyata bagi publik dalam memberantas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
“Kami akan terus kawal proses ini sampai tuntas. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan dan nasib masyarakat yang menjadi korban dari praktik korupsi.” Tandas Andri mengakhiri
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun Dinas PUPR Mempawah terkait kegiatan penggeledahan tersebut. Masyarakat kini menantikan langkah lanjut KPK, termasuk kemungkinan adanya penetapan tersangka dalam waktu dekat.
(TIM/RED)
Sumber : DPD LSM MAUNG Kalbar
